Wakil Bupati Lahat Pimpin Rapat Penyelesaian Masalah Lahan, Warga Desa Banjar Sari vs PT BGG

Reporter: Tiara |

Editor: Zaki |

Rabu , 11 Jun 2025 - 17:28

Ket: Rapat penyelesaian lahan warga Desa Banjar Sari dan PT. Budi Gema Gempita di Ops Room Pemkab Lahat.-Tiara / Lahat Pos-

KORANLAPOS.COM - Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH memimpin rapat mediasi terkait permasalahan lahan antara warga Desa Banjar Sari, Kecamatan Merapi Timur, dengan PT. Budi Gema Gempita (BGG) di Ops Room Pemkab Lahat.

Rapat ini bertujuan mencari solusi atas sengketa lahan yang telah berlarut-larut.

Kepala Desa Banjar Sari, Aldiansyah, menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Bupati atas kesediaan memfasilitasi pertemuan ini.

Ia menegaskan bahwa, permasalahan lahan ini sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan kejelasan.

Aldiansyah secara spesifik meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk memastikan apakah Desa Banjar Sari termasuk dalam izin awal PT BGG.

"Kami ingin kejelasan dulu dari awal, dari awal pergerakan PT BGG ini, apakah Desa Banjar Sari ini masuk atau tidak dalam izin PT BGG ini," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa perjuangan warga bukan hanya sehari dua hari, dan berharap rapat ini dapat memberikan titik terang serta saling memaklumi dan menghargai.

Perwakilan dari PT. BGG, Idris, menjelaskan kronologi perizinan perusahaan berdasarkan bukti dan dokumen legal yang dimiliki.

Ia menyatakan bahwa SK Eksplorasi tahun 2008 hanya menyebutkan Kecamatan Merapi Timur tanpa detail desa.

Kemudian, pada SK Operasi Produksi tahun 2010, disebutkan empat desa yang masuk dalam area izin, yaitu Desa Muara Lawai, Desa Tanjung Jambu, Desa Prabu Menang, dan Desa Gedung Agung.

"Berdasarkan SK tersebut, kami berkoordinasi dengan empat desa itu. Mohon maaf kalau PT BGG yang awal-awal dulu, setahu saya, tidak pernah berkoordinasi dengan Banjar Sari," ujar Idris.

Ia juga menjelaskan bahwa, proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan administrasi yang ada dalam izin usaha pertambangan (IUP) PT. BGG, mayoritas dengan masyarakat Muara Lawai.

wakil bupati lahat pimpin rapat penyelesaian masalah lahan, warga desa banjar sari vs pt bgg                            koranlapos.com - wakil bupati lahat widia ningsih sh mh memimpin rapat mediasi terkait permasalahan lahan antara warga desa banjar sari, kecamatan merapi timur, dengan pt. budi gema gempita (bgg) di ops room pemkab lahat. 
rapat ini bertujuan mencari solusi atas sengketa lahan yang telah berlarut-larut.
kepala desa banjar sari, aldiansyah, menyampaikan apresiasinya kepada wakil bupati atas kesediaan memfasilitasi pertemuan ini. 
ia menegaskan bahwa, permasalahan lahan ini sudah berlangsung cukup lama dan membutuhkan kejelasan. 
aldiansyah secara spesifik meminta kepada badan pertanahan nasional (bpn) dan dinas lingkungan hidup (dlh) untuk memastikan apakah desa banjar sari termasuk dalam izin awal pt bgg.
"kami ingin kejelasan dulu dari awal, dari awal pergerakan pt bgg ini, apakah desa banjar sari ini masuk atau tidak dalam izin pt bgg ini," jelasnya.
ia menambahkan bahwa perjuangan warga bukan hanya sehari dua hari, dan berharap rapat ini dapat memberikan titik terang serta saling memaklumi dan menghargai.
perwakilan dari pt. bgg, idris, menjelaskan kronologi perizinan perusahaan berdasarkan bukti dan dokumen legal yang dimiliki. 
baca juga:inilah 4 tanaman obat ternyata bisa membuat rumah tampil cantik, yuk simak
ia menyatakan bahwa sk eksplorasi tahun 2008 hanya menyebutkan kecamatan merapi timur tanpa detail desa. 
kemudian, pada sk operasi produksi tahun 2010, disebutkan empat desa yang masuk dalam area izin, yaitu desa muara lawai, desa tanjung jambu, desa prabu menang, dan desa gedung agung.
"berdasarkan sk tersebut, kami berkoordinasi dengan empat desa itu. mohon maaf kalau pt bgg yang awal-awal dulu, setahu saya, tidak pernah berkoordinasi dengan banjar sari," ujar idris. 
baca juga:ternyata tanaman obat rahasia biji alpukat, bagus untuk rambut sehat berkilau
ia juga menjelaskan bahwa, proses pembebasan lahan dilakukan berdasarkan administrasi yang ada dalam izin usaha pertambangan (iup) pt. bgg, mayoritas dengan masyarakat muara lawai.
idris juga menyoroti bahwa permasalahan ini kerap berulang, dengan siklus demo, viral, mediasi, dan kembali ke ranah kepolisian. ia menyebutkan adanya beberapa kasus yang bergulir di polda dan pertemuan terakhir pada 9 november 2022 di kantor merapi timur. 
idris berharap adanya penyelesaian yang jelas, karena menurutnya pt. bgg juga merasa menjadi korban jika harus berurusan dengan masalah yang tidak jelas dasar hukumnya.
wakil bupati widia ningsih menegaskan, peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang berpegang pada hukum. 
ia menyatakan bahwa permasalahan ini sudah ada sebelum masa kepemimpinannya, namun ia merasa bertanggung jawab sebagai putri daerah merapi area.
baca juga:kulit manggis! tanaman obat anti penuaan alami dari ratu buah
widia menekankan pentingnya berlandaskan pada hukum, baik hukum konstitusi maupun hukum adat. ia mengutip pasal 33 ayat 3 uud 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. 
ia juga menyinggung undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 1960 yang memprioritaskan redistribusi tanah bagi petani miskin dan melarang dominasi pihak swasta dalam sektor agraria.
baca juga:ternyata biji semangka tanaman obat sebagai sumber energi tersembunyi untuk vitalitas optimal
"pemerintah akan mengintervensi masalah ini. masyarakat merapi area harus berteguh dengan hukum," tambahnya.
baca juga:waw ternyata ini manfaat kulit pisang, tanaman obat alami untuk kulit wajah cerah
ia mengungkapkan bahwa, proses litigasi (jalur pengadilan) sudah berjalan, dan ia juga akan mengupayakan jalur non-litigasi melalui mediasi, konsolidasi, komunikasi, dan koordinasi.
baca juga:biji salak! tanaman obat kunci pencernaan lancar dan sehat secara alami
widia juga menyoroti temuan dari dinas lingkungan hidup (dlh) bahwa pada sk operasi produksi tahun 2010, desa banjar sari memang tidak masuk dalam wilayah izin pt. bgg, melainkan empat desa yang disebutkan sebelumnya.
"walaupun itu bukan masuk daerah banjar sari, tapi kalau ada tanah masyarakat yang bersengketa dan dibuktikan dengan bukti autentik serta teruji di pengadilan maupun yang lain-lain, pihak perusahaan harus mengganti rugi," tegasnya.
ia berharap masyarakat dan pemerintah desa dapat menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan batas wilayah desa antara banjar sari dan muara lawai agar pt. bgg dapat mempertanggungjawabkan lahan yang telah digusur secara jelas. 
jika penyelesaian di tingkat kabupaten tidak tercapai, widia menyatakan bahwa, bupati siap membawa masalah ini ke kementerian terkait untuk mendapatkan petunjuk yang lebih teknis. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Lahat Pos Edisi Kamis 12 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan