Banyak Warga Belum Terima Undangan, Ini Kata Ketua KPU

Reporter: Sumantri |

Editor: Zaki |

Jumat , 18 Apr 2025 - 19:28

Ketua KPU Empat Lawang bersama Ketua KPU Sumsel saat menggekar konfrensi Pers.--

LAPOS, Empat Lawang - H-1 PSU Empat Lawang, masih banyak warga yang belum mendapatkan undangan pencoblosan pada PSU Pilkada Empat Lawang pasca putusan MK.

Bahkan sejumlah warga mengaku belum mengetahui lokasi tempat pemungutan suara (TPS) mana, tempat mereka mencoblos.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Empat Lawang Eskan Budiman menyampaikan kalau pihaknya sudah menyebarkan undang jauh-jauh hari ke PPK. Kemudian diteruskan ke PPS untuk disampaikan ke KPPS, untuk didistribusikan ke masyarakat yang berhak menerima.

"Tentu saja masyarakat yang berhak menerimanya itu adalah masyarakat yang terdaftar di DPT khususnya, sesuai dengan keputusan MK kemarin bahwa yang digunakan adalah DPT 27 November kemarin," kata Eskan, Jum'at (18/4/2025).

Terkait adanya laporan ataupun adanya keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan undangan dijelaskan Eskan, pihaknya sudah menyampaikan surat himbawan. Baik ke masyarakat maupun juga institusi kepada petugas di lapangan.

Bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan lanjut Eskan, dirinya meminta untuk segera menghubungi PPS terdekat atau KPPS setempat, untuk dicek dalam DPT online apakah yang bersangkutan itu terdaftar di DPT tempat atau seperti apa.

"Nanti dari situ KPPS akan mengambil tindakan, walaupun tidak menggunakan atau tidak mendapatkan undangan, ketika mereka terdaftar di DPT maka mereka tetap dapat dilayani untuk memberikan hak pilihnya.

banyak warga belum terima undangan, ini kata ketua kpu                             lapos, empat lawang - h-1 psu empat lawang, masih banyak warga yang belum mendapatkan undangan pencoblosan pada psu pilkada empat lawang pasca putusan mk.
 
bahkan sejumlah warga mengaku belum mengetahui lokasi tempat pemungutan suara (tps) mana, tempat mereka mencoblos.
 
menanggapi hal tersebut, ketua kpu empat lawang eskan budiman menyampaikan kalau pihaknya sudah menyebarkan undang jauh-jauh hari ke ppk. kemudian diteruskan ke pps untuk disampaikan ke kpps, untuk didistribusikan ke masyarakat yang berhak menerima.
 
"tentu saja masyarakat yang berhak menerimanya itu adalah masyarakat yang terdaftar di dpt khususnya, sesuai dengan keputusan mk kemarin bahwa yang digunakan adalah dpt 27 november kemarin," kata eskan, jum'at (18/4/2025).
 
terkait adanya laporan ataupun adanya keluhan dari masyarakat yang belum mendapatkan undangan dijelaskan eskan, pihaknya sudah menyampaikan surat himbawan. baik ke masyarakat maupun juga institusi kepada petugas di lapangan. 
 
bagi masyarakat yang belum mendapatkan undangan lanjut eskan, dirinya meminta untuk segera menghubungi pps terdekat atau kpps setempat, untuk dicek dalam dpt online apakah yang bersangkutan itu terdaftar di dpt tempat atau seperti apa. 
 
"nanti dari situ kpps akan mengambil tindakan, walaupun tidak menggunakan atau tidak mendapatkan undangan, ketika mereka terdaftar di dpt maka mereka tetap dapat dilayani untuk memberikan hak pilihnya.
 
"dengan ketentuan setiap pemilih itu nanti wajib untuk menunjukkan identitas mereka seperti ktp, itu untuk disinkronkan dengan dpt yang ada di kpps tempat," ujarnya.
 
jika mereka tidak terdaftar di dpt online, namun mereka sudah bisa mencoblos pada 27 november 2024 yang lalu dengan menggunakan ktp ditambahkan eskan, itu dalam kategori daftar pemilih khusus (dpk).
 
"dpk di 27 november kemarin dapat kembali menggunakan hak pilihnya pada 19 april ini. dengan catatan mereka itu menggunakan ktp dan itu sesuai dengan dpk 27 november kemarin," ungkapnya. (smt)