DPRD Dapil 1 Lahat Dukung Optimalisasi PAD

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Senin , 03 Feb 2025 - 19:55

FOTO ZAKI/LAPOS Reses dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dan singkronisasi RKPD tahun 2026 dan perubahan RKPD tahun 2025.--

dprd dapil 1 lahat dukung optimalisasi pad                             
 
lahat pos - dprd dapil 1 lahat dukung optimalisasi bapenda untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (pad) baik dari sektor pajak bumi bangunan (pbb), royalti sektor pertambangan, dan galian c. 
 
berdasarkan catatan kepala bappenda lahat, subranuddin se mengatakan pada tahun 2024 capaian lebih dari target yakni surplus diangka 133 persen. untuk 2025 pihaknya menargetkan rp 235 miliar pada pad.
 
"target tersebut kendati ada kendala di galian c seperti terlihat capaian di tahun 2024 diangka rp 18 miliar karena potensi produksi pada sektor ini tampak menurun di lahat. selain itu ada juga penurunan di pajak parkir," ujarnya. 
 
subranuddin mengatakan bahwa tahun 2025 ini pemilik usaha kos-kosan yang mempunyai 10 pintu, bahkan memiliki fasilitas ac sebagai pelayanan jasa penginapan dengan dipungut bayaran. maka masuk ketegori jasa penginapan. 
 
"jadi kami berharap agar tim di lapangan terutama di daerah-daerah luar kota bisa dibekali dengan kendaraan beroperasi seperti di daerah pertambangan (batubara, sawit, dan lainnya)," ujarnya.
 
sambung subran, bahwa pembayaran pajak tidak lagi melalui sistem bang sumsel babel, lantaran 11 sektor pajak daerah kini melalui bri. "termasuk tapping box yang digunakan restoran misalkan itu langsung ke bri," ujarnya.
 
ketua dprd lahat fitrizal homizi st msi mm mengatakan dprd tentu mendukung terkait optimalisasi pad.  pihaknya mengapresiasi bapenda bisa surplus sampai rp 133 persen pada tahun 2024.
 
"target rp 235 miliar di 2025, insyaallah kita sering kontrol ke lapangan, terutama mengenai produksi batubara," ujarnya. 
 
fitrizal menyoroti bahwa saat ini belum ada opname juru survey terutama di ptba. sebesar 60 persen produksi ptba banyaklah di wilayah kabupaten lahat. sedangkan  stokfile perusahaan ini  di kabupaten muara enim.
 
"kita juga berharap bapenda melakukan survey diseluruh tambang. mintakan rencana kerja dan anggaran biaya (rkab) mereka, di situ terlihat ada proyeksi biaya biaya perusahaan," ujarnya. 
 
selain itu politisi partai demokrat lahat ini menilai sektor pajak bumi bangunan (pbb) di pertambangan perlu dilihat lagi untuk potensi pad. karena saat ini sudah banyak bangunan mes-mes mewah di pertambangan. 
 
"kemudian terkait potensi pajak pengadaan alat berat perusahaan pertambangan dan termasuk sparepart (onderdil) kendaraan di tambang. itu juga ada potensi untuk menambah pad," ujarnya. 
 
fitrizal juga menyoroti izin usaha siway di perusahaan pt dizamatra keban agung merapi barat lahat. ia menilai dari pernyataan dari bappenda ini perlu ditindaklanjuti. karena izinnya ada, namun tak membayar pajak. 
 
"keluar tapi pajak tidak terpenuhi. apakah izin sudah keluar ini jadi pertanyaan penerbitan izin usaha apalagi ini berdasarkan informasi dari bapenda bahwa pajaknya belum lunas. itu jadi pertanyaan," ujarnya. 
 
selain itu ketua dprd lahat fitrizal meminta kepada komisi ii untuk melakukan rdp bersama sejumlah perusahaan. termasuk perlu dilakukan peninjau oleh dprd ke perusahaan pertambangan untuk mengetahui jumlah produksi. "seperti pt das dan mip kita perlu kelapagan untuk mengecek produksinya," sampaiannya.. 
 
pada reses dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dan singkronisasi rkpd tahun 2026 dan perubahan rkpd tahun 2025 pun dihadiri, ketua dprd lahat fitrizal homizi st msi mm, wakil ketua i andriansyah sh, wakil ketua ii gaharu se mm, anggota dprd sri marhaeni wulansih sh, ismail aripin sh, hj sumiati, m aldo sh, marwan ardiansyah se msi, h junaidi, dan arry sm. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Koran Lahat Pos Edisi Selasa 4 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan