KPP Pratama Lahat : Tahun 2025 APBD Lahat Rp 3.255.104.711.553

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Senin , 03 Feb 2025 - 19:46

Legislator DPRD Dapil 1 Lahat melakukan kunjungan reses ke kantor pajak KPP Pratama. --

Anggota DPRD Lahat Sri Marhaeni Wulansih SH mengatakan program membuat pabrik kopi selama ini dikeluhkan, karena belum ada. Kopi sekarang booming harganya sampai tembus Rp 70 ribu.

"InsyaAllah diera Bupati dan Wakil Bupati Lahat usai dilantik, bakal membuat pabrik kopi di Lahat," ujarnya.

Sambung Sri, bahwa untuk aturan UU pada sektor pajak ini, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi pajak di masyarakat, karena belum menyadari dan mengetahui tentang pajak.

Terpisah, Kepala Kantor Pajak KPP Pratama Lahat, Andy Whisnu Wardhana SE MBA PHd mengatakan berdasarkan data kinerja perusahaan, sejak tahun 2019 sampai 2024, KPP Pratama berhasil melampaui target penerimaan pajak. Berkat kerja keras kontribusi seluruh pegawai.

Dikatakannya, bahwa realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Lahat (Lahat, Empat Lawang dan Pagar Alam) mencapai 116,01 persen atau sebesar Rp 1.437,13 miliar. Pertumbuhan penerimaan jenis pajak yakni Pph Non Migas, PPN dan PpnBM, dan PBB (Migas dan PSI).

"Untuk kontribusi tertinggi Kabupaten Lahat diangka 84,56 persen," paparannya.

Capaian kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Lahat Tahun 2024 sebesar Rp 1.437,13 Miliar berasal dari 5 sektor dominan dengan kontribusi sebesar 1.341,14 Miliar (93,3296) terdin dari ; (1) Pertambangan dan Penggalian, sebesar 706,29 Miliar (49,15 persen), (2) Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib, sebesar Rp 339,22 Miliar (23,60 persen).

3, Transportasi dan Pergudangan, sebesar Rp 147,57 Milar (10,27 persen): (4). Industri Pengolahan, sebesar Rp 91,99 Miliar (6,40 persen) dan (5). Perdagangan Besar dan Eceran R2 Motor, sebasar Rp 56,07 Miliar (3,90) persen.

kpp pratama lahat : tahun 2025 apbd lahat rp 3.255.104.711.553                            lahat pos - legislator dprd dapil 1 lahat melakukan kunjungan reses ke kantor pajak kpp pratama. sejumlah hal penting ditanyakan wakil rakyat mulai dari kenaikkan ppn yang naik menjadi 12 persen, barang mewah atau jenis apa saja yang termasuk ppn, kemudian coretax dan terkait pajak pertambangan mineral dan batubara di lahat.
 
ketua dprd lahat fitrizal homizi st msi mm mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan respon dari masyarakat terkait ppn 12 persen. seperti contohnya distributor yang menjual pupuk dengan ppn 12 persen, kemudian reseler yang menjual kembali dikenakan 12 persen.
 
"itu kan jadi 2 kali dari distributor ke reseler, sehingga masyarakat terakhir beli merasa tinggi. nah produk yang ada, jadinya tidak mampu bersaing dengan produk produk lainnya," ujar fitrizal. 
 
selain itu fitrizal juga menyoroti bahwa pelaporan dan pembuatan faktur masih belum optimal alias sering trouble. ia meminta informasi dari pihak kpp pratama atas kaitan ini. selain itu perlu adanya pembuatan npwp lokal dari kpp pratama untuk cabang lokal usaha seperti perusahaan batubara yang 60 persen menggarap potensi batubara, namun stokpile nya di kabupaten tetangga.
 
sementara wakil ketua i dprd lahat andriansyah sh mengatakan bahwa adanya potensi pajak bumi bangunan (pbb) di sektor pertambangan. selain itu ia juga menyoroti jumlah suplay bahan bakar untuk kendaraan industri di pertambangan cukup tinggi. "seperti pt bau, itu cukup besar dalam penggunaan solar industri," ujarnya. 
 
anggota dprd lahat hj sumiati spd mengatakan potensi hasil alam kopi di lahat cukup banyak, tapi ternyata banyak disalurkan ke tempat lain seperti di daerah lampung. 
 
"kopi lahat punya potensi luar biasa. jadi kepada kpp pratama ajak ibuk-ibuk petani ke daerah lampung, di sana banyak pabrik. sehingga biji kopi lahat di olah sendiri dan ibuk-ibuk bisa membuat industri biji kopi menjadi produk olahan," ujarnya. 
 
anggota dprd lahat sri marhaeni wulansih sh mengatakan program membuat pabrik kopi selama ini dikeluhkan, karena belum ada. kopi sekarang booming harganya sampai tembus rp 70 ribu.  
 
"insyaallah diera bupati dan wakil bupati lahat usai dilantik, bakal membuat pabrik kopi di lahat," ujarnya. 
 
sambung sri, bahwa untuk aturan uu pada sektor pajak ini, terlebih dahulu dilakukan sosialisasi pajak di masyarakat, karena belum menyadari dan mengetahui tentang pajak. 
 
terpisah, kepala kantor pajak kpp pratama lahat, andy whisnu wardhana se mba phd mengatakan berdasarkan data kinerja perusahaan, sejak tahun 2019 sampai 2024, kpp pratama berhasil melampaui target penerimaan pajak. berkat kerja keras kontribusi seluruh pegawai. 
 
dikatakannya, bahwa realisasi penerimaan pajak kpp pratama lahat (lahat, empat lawang dan pagar alam) mencapai 116,01 persen atau sebesar rp 1.437,13 miliar. pertumbuhan penerimaan jenis pajak yakni pph non migas, ppn dan ppnbm, dan pbb (migas dan psi).
 
"untuk kontribusi tertinggi kabupaten lahat diangka 84,56 persen," paparannya. 
 
capaian kinerja penerimaan pajak kpp pratama lahat tahun 2024 sebesar rp 1.437,13 miliar berasal dari 5 sektor dominan dengan kontribusi sebesar 1.341,14 miliar (93,3296) terdin dari ; (1) pertambangan dan penggalian, sebesar 706,29 miliar (49,15 persen), (2) administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib, sebesar rp 339,22 miliar (23,60 persen).
 
3, transportasi dan pergudangan, sebesar rp 147,57 milar (10,27 persen): (4). industri pengolahan, sebesar rp 91,99 miliar (6,40 persen) dan (5). perdagangan besar dan eceran r2 motor, sebasar rp 56,07 miliar (3,90) persen. 
 
dikatakannya, untuk peran apbn terhadap apbd lahat yakni pada tahun 2024 sebesar rp 3.763.059.079.543. sedangkan pendapatan transfer rp 3.484.186.460.634. untuk persentase kontribusi sebesar 93 persen. 
 
pada tahun 2025 apbd lahat yakni rp 3.255.104.711.553. sedangkan untuk transfer sebesar rp 2.914.825.599.000. untuk kontribusi persentase sebesar 90 persen. 
 
disampaikannya, bahwa kenaikan tarif ppn dari 11 persen menjadi 12 persen hanya dikenakan terhadap barang dan jasa mewah yaitu barang dan jasa tertentu yang selama ini sudah terkena pajak barang mewah yang dikonsumsi oleh golongan masyarakat berada.
 
ia menyebutkan barang mewah ini berdasarkan peraturan menteri keuangan (pmk). kendaraan bermotor yakni : kendaraan bermotor angkutan orang sampai dengan 15 orang, kendaraan bermotor dengan kabin ganda, mobil golf, kendaraan khusus di atas salju, di pantai, di gunung atau sejenisnya.
 
kemudian kendaraan bermotor roda dua atau tiga dengan mesin piston berkapasitas silinder 250 cc. selanjutnya trailer, semi-trailer, dan tipe caravan, untuk perumahan atau kemah. kendaraan bermotor dengan kapasitas silinder >4000 cc.
 
selain kendaraan bermotor yakni hunian mewah dengan harga jual sebesar > rp30 miliar. balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak. helikopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya. 
 
senjata artileri, revolver, pistol, dan seryata api lainnya yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak. kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam itu, kapal feri dan semua jenis, lainnya. 
 
"untuk objek pajak pbb yakni perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi. pertambangan panas bumi, pertambangan mineral dan batubara dan sektor lainnya," ujarnya.
 
menurut andy whisnu bahwa untuk coretax ini pemerintah telah meluncurkan dan memberlakukan sistem inti administrasi perpajakan terbaru atau coretax yang diresmikan presiden ri pada 31 desember 2024. "penggunaanya sudah berlaku 1 januari 2025. panduan bisa di htttp://pajak.go.id/reformdip/coretax," sampaiannya. 
 
dikatakan pihak kpp pratama, bahwa mengenai pajak bahan bakar industri itu ranah provinsi ataupun migas. sementara mengenai kopi bahwa potensi di lahat cukup besar terutama di daerah desa. "jadi potensi daerah memang berbeda-beda," ujarnya. 
 
pada reses dalam rangka silahturahmi dan penjaringan aspirasi dan singkronisasi rkpd tahun 2026 dan perubahan rkpd tahun 2025 pun dihadiri, ketua dprd lahat fitrizal homizi st msi mm, wakil ketua i andriansyah sh, wakil ketua ii gaharu se mm, anggota dprd sri marhaeni wulansih sh, ismail aripin sh, hj sumiati, m aldo sh, marwan ardiansyah se msi, h junaidi, dan arry sm. (*)