Pemberdayaan Perempuan : Membangun Kesetaraan dan Kesejahteraan

KORANLAPOS, Lahat - Kemiskinan dan pemberdayaan Perempuan merupakan isu yang saling berkaitan dan mempunyai dampak signifikan dalam membangun kesetaraan dan kesejahteraan. Kemiskinan masih menghantui banyak negara terutama negara Indonesia.

Meskipun pemerintah telah mengumumkan beberapa program untuk mengurangi kemiskinan, namun angka kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin masih sulit untuk diatasi. Hal ini berdampak langsung kepada Perempuan karena Perempuan pada akhirnya menjadi kelompok paling rentan terhadap kemiskinan. Dalam posisi yang sama pemberdayaan Perempuan juga masih menghadapi tantangan yang rumit.

Meskipun terdapat kemajuan yang dicapai dalam memberikan kesempatan kerja bagi Perempuan, namun masih banyak hambatan social budaya yang menghambat kemajuan tersebut. Seperti diskriminasi dalam lapangan kerja, dan peran tradisional yang harus diperkuat oleh Masyarakat. Tidak hanya itu, rendahnya akses terhadap kredit dan sumber daya ekonomi juga menjadi kendala dalam pemberdayaan Perempuan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Presentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9, 36 persen, menurun 0, 21 persen pun terhadap September 2022 dan menurun 0, 18 persen poin terhadap Maret 2022. Hal ini menunjukkan bahwa garis kemiskinan pada Maret 2023 dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar 74, 21 persen dan Garis Kemiskinan bukan makanan sebesar 25, 79 persen. Dibandingkan bulan September 2022. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka Menurun (TPTM) dan Nilai Tukar Petani Naik (NTPN).

BACA JUGA:Gemini Hari Yang Sempurna, Cancer Waktunya Bermanja, Ramalan Zodiak jumat 26 April 2024

BACA JUGA:Jalan di Ulu Padang Baru Lahat Retak, Persis Diatas Jembatan, Kendaraan Sulit Melintas

Dari sektor capaian indicator sasaran strategis, Tahun 2022 menurut Pribudiarta sebagai Tahun yang penuh tantangan. Indeks Pembangunan Gender (IPG), angka Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan, dan Indeks Perlindungan Anak  mengalami peningkatan meskipun peningkatan tersebut lebih lambat dibandingkan dengan hasil survei di Tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah kasus perempuan korban kekerasan dari bulan Januari hingga Desember tercatat sebanyak 2.338 kasus, dengan 92, 33 persen telah mendapatkan layanan komprehersif. Di Tahun 2023, peningkatan upaya pemberdayaan Perempuan, perlindungan hak Perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dari aspek social dan budaya, aspek hukum, aspek sumber daya manusia, dan aspek koordinasi dan kemitraan akan dilakukan.

Kritik terhadap masalah kemiskinan dan pemberdayaan perempuan adalah upaya pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pemberdayaan Perempuan tidak cukup efektif. Hal ini memerlukan langkah-langkah komprhensif dan terpadu untuk mengatasi akar permasalahan tersebut, perlu adanya perubahan dalam budaya dan kesadaran Masyarakat terkait dengan peran dan kontribusi Perempuan dalam Pembangunan.

Tidak hanya itu pemerintah juga perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai pemegang kepentingan, termasuk organisasi non-pemerintah dan sektor swasta, dalam mengatasi masalah tersebut secara menyeluruh. Diperlukan peningkatan akses terhadap Pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan ekonomi melalui akses terhadap kredit dan sumber daya, serta perlindungan hukum yang kuat bagi Perempuan. Dalam rangka membangun kesetaraan dan kesejahteraaan, memerlukan keperluan komitmen yang kuat dan Tindakan nyata dari seluruh pihak yang terkait.

BACA JUGA:Buka Explore South Sumatera Expo 2024, Pj Gubernur Agus Fatoni Kenalkan Potensi Sumsel di Bali

BACA JUGA:Sekda Supriono Bacakan Sambutan Mendagri Pimpin Upacara HUT Otda di Lingkup Provinsi Sumsel

Dengan upaya yang dilakukan bersama, masalah kemiskinan dapat dikurangi dan Perempuan dapat diperdayakan sehingga tercapai kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh Masyarakat.

Solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dan membangun kesetaraan serta kesejahteraan Perempuan meliputi berbagai aspek termasuk Pendidikan, ekonomi, Kesehatan, kebijakan public, dan partisipasi Masyarakat. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan :