Membaca Gagasan Capres-Cawapres

LAPOS - Persoalan hukum di Indonesia masih meninggalkan momok bagi generasi muda. Tak sedikit kasus hukum berakhir dengan pertanyaan besar atau tidak memenuhi rasa keadilan publik sehingga milenial menjadi antipati terhadap penegakan hukum.

Isu hukum mengenai penegakan hukum ini dibedah dalam webinar bertajuk 'Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM' yang diselenggarakan oleh Apahabar Community,  di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Kamis (6/12) kemarin.

Webinar ini menghadirkan tiga pembicara muda dari masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2024 pada Februari mendatang. Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Cak Imin, Pipin Sopian mengatakan pasangan Anies-Cak Imin (AMIN) fokus pada penegakan hukum yang transparan dan akubtabel sehingga penegakan hukum tidak kemudian menjadi momok bagi masyarakat.

"Konsen AMIN adalah penegakan keadilan. Bagaimana penegakan hukum ini bisa dilakukan dengan transparan, akuntabel dan mengayomi. Karena itu kita ingin pendekatan yang lebih humanis, bukan hukum dan penegakan hukum yang menjadi momok yang menakutkan sehingga kita harus mangayomi dan lebih humanis. Jadi keadilan menjadi kata kunci yang ingin dibangun Anis dan Gus Muhaimin," kata Pipin dalam keterangan tertulis yang diterima.

Berkaitan dengan itu, tim AMIN berjanji untuk mendampingin masyarakat bila mengalami persoalan hukum, sehingga tidak lagi terjadi diskriminasi yang merugikan masyarakat.

"Kita ingin memberikan perlindungan hukum yang gratis bagi masyaraat yang tidak mampu. Misalnya bagaimana penegakan hukum tidak boleh pandang bulu, tidak boleh ada diskriminasi, dan jangan sampai publik melihat hukum ini hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujar Pipin.

Webinar 'Adu Gagasan Jubir Milenial Penegak Hukum dan HAM' diselenggarakan oleh Apahabar Community, di Sahid Sudiman Center, Jakarta, Kamis (6/12).

Sementara itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi menyebutkan bahwa kubunya menempatkan penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai poin terpenting dan pertama dalam Asta Cita mereka.

Merujuk pada data Setara Institute, Dedek melihat adanya peningkatan dalam indeks penegakan hukum dan HAM sejak pemerintahan Jokowi di 2014 hingga kini, sehingga mereka akan melanjutkan tren tersebut.

"Data dari Setara Institute yang dikeluarkan secara annual, sejak Jokowi menjabat di 2014 indeks kinerja HAM kita terus naik. Pada taun 2022 indeks penegakan HAM ada di 3,2 dari angka 7 secara internasional. Ini berarti ada kenaikan dan masih ada kesempatan untuk memperbaikinya dengan melakukan banyak hal," tuturnya. (jawapos)