Satu Data Cegah Miskomunikasi
Forum Group Diskusion (FGD) Statistik Sektoral digelar di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Jumat (1/3). --
LAPOS, Lahat - Forum Group Diskusion (FGD) Statistik Sektoral digelar di Gedung Pertemuan Pemkab Lahat, Jumat (1/3). Dalam giat tersebut dipimpin langsung oleh PJ Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP rombongan. Rapat FGD ini terkait pentingnya keseragaman data dan sinergi dalam menghasilkan data yang akurat.
Disampaikan Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP. Agar peserta yang hadir dapat mengikuti dengan seksama FGD tersebut. Karena kegiatan ini penting guna mencegah miskomunikasi data antar instansi.
"Data itu sangat penting. Itulah kenapa hal yang pertama kali saya sampaikan saat menjabat sebagai Pj Bupati Lahat adalah tentang data. Kita harus kantongi data yang akurat, terlebih terkait stunting dan kemiskinan ekstrem agar pemberian bantuan bisa tepat sasaran," ungkap Muhammad Farid SSTP.
Senada disampaikan Kepala Bapeda Lahat Feriyansyah Eka Putra ST, bahwa ke depan terjalin sinergi kominfo, BPS dan Bapeda megenai data yang ada. Sehingga tidak bingung lagi terkait data dan arah kebijakan bisa tepat sasaran.
Sementara disampaikan Kadiskominfo Lahat Rudi Dharma Setiawan melalui Sekretaris Kominfo Lahat Nurqutni ST. Bahwa permasalahan data sangat mendasar, Lantaran berperan penting sebagai bahan kebijakan.
Kominfo sebagai walidata dan Bapedda sebagai koordinator. Nantinya data pada setiap OPD akan dikelola kominfo dan bisa diakses masyarakat dan pemerintah. "Adanya program ini untuk menghindari inkonsistensi data dan duplikasi data. Data harus update dan dikelola dengan baik. Pentingnya data sebagai upaya bahan kebijakan daerah ke depan," ujarnya.
Lanjutnya, bahwa program satu data merupakan program Nasional Indonesia yang merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data-data.
Untuk itu, diperlukan pemenuhan atas data-data yang akurat, sehingga pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal atau antar instansi tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi masyarakat. (zki)