Sensus Ekonomi Dalam Kemiskinan

Sensus Ekonomi Dalam Kemiskinan

Penulis : Nur Yanuar, S.ST (Pranata Komputer Ahli Muda BPS Kabupaten Lahat)

Lahat Pos - Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang kompleks, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan jaringan rumit berbagai faktor ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan yang saling berkaitan. Pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat krusial dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Memahami konsep Kemiskinan Relatif (World Bank) dan Kemiskinan Absolut (Badan Pusat Statistik). Kemiskinan relatif mengukur kemiskinan berdasarkan posisi seseorang atau rumah tangga dalam distribusi pendapatan masyarakat. Seseorang dianggap miskin relatif jika pendapatannya berada di bawah suatu persentase tertentu dari pendapatan rata-rata masyarakat. Dengan kata lain, seseorang dapat dianggap miskin relatif meskipun mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, namun pendapatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan masyarakat. Sementara itu, kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup minimum, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini diukur berdasarkan garis kemiskinan yang telah ditetapkan. 

World Bank (Bank Dunia) melalui Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3 persen penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Bank Dunia memiliki 3 pendekatan atau standar garis kemiskinan untuk memantau pengentasan kemiskinan secara global dan membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara, yaitu: international poverty line untuk menghitung tingkat kemiskinan ekstrem (US$ 2,15 per kapita per hari), US$3,65 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income), dan US$ 6,85 per kapita per hari untuk negara-negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income). Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam US$ PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara. Nilai dollar yang digunakan bukanlah kurs nilai tukar yang berlaku saat ini melainkan paritas daya beli. US$ 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp5.993,03.

Angka kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen, diperoleh dari estimasi tingkat kemiskinan dengan menggunakan standar sebesar US$6,85 PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan 37 negara berpendapatan menengah atas, bukan berdasarkan kebutuhan dasar penduduk Indonesia secara spesifik. Bank Dunia juga menyarankan agar tiap negara menghitung garis kemiskinan nasional (National Poverty Line) masing-masing yang disesuaikan dengan karakteristik serta kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara.

BPS mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan kebutuhan dasar atau Cost of Basic Needs (CBN). Jumlah rupiah minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dinyatakan dalam Garis Kemiskinan. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, disusun dari komoditas umum seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur, sesuai pola konsumsi rumah tangga Indonesia. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi.

Garis kemiskinan dihitung berdasarkan hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang memotret atau mengumpulkan data tentang pengeluaran serta pola konsumsi masyarakat. Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Pengukuran dilakukan pada tingkat rumah tangga, bukan individu, karena pengeluaran dan konsumsi dalam kehidupan nyata umumnya terjadi secara kolektif. Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh BPS dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat. Penghitungan serta rilis angka garis kemiskinan BPS dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dengan membedakan antara perkotaan dan perdesaan. Pada September 2024, garis kemiskinan nasional per kapita tercatat Rp595.242 per bulan. Namun, perlu diperhatikan, konsumsi terjadi dalam konteks rumah tangga, bukan per orang. Rata-rata rumah tangga miskin terdiri dari 4,71 anggota rumah tangga, sehingga garis kemiskinan untuk satu rumah tangga secara rata-rata nasional adalah Rp2.803.590 per bulan. Garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, sebab garis kemiskinan dan rata-rata anggota rumah tangga miskin untuk setiap provinsi berbeda. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan tingkat harga, standar hidup, dan pola konsumsi di setiap daerah (https://www.bps.go.id).

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah Garis Kemiskinan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Lahat menunjukkan tren penurunan yang konsisten. Pada periode satu tahun terakhir, yaitu dari tahun 2024 ke 2025, tingkat kemiskinan Kabupaten Lahat menurun sebesar 0,45 persen poin, dari 14,14 persen menjadi 13,69 persen. Capaian pada tahun 2025 ini merupakan tingkat kemiskinan terendah yang pernah dicatat sejak tahun 2016. Namun, angka kemiskinan Kabupaten Lahat selama sembilan tahun terakhir juga selalu berada di atas angka kemiskinan Provinsi Sumatera Selatan tepatnya berjarak 3,54 persen (Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Kabupaten Lahat,2025).

Secara umum, proporsi penduduk miskin lebih tinggi di daerah pedesaan dibandingkan perkotaan. Namun, jumlah penduduk miskin di perkotaan tetap signifikan dan membutuhkan perhatian khusus mengingat kompleksitas permasalahan di daerah perkotaan. Tingkat pendidikan yang rendah, akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan sanitasi, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dan teknologi informasi juga menjadi ciri khas penduduk miskin. Selain itu, pekerjaan yang tidak tetap dan pendapatan yang rendah merupakan faktor utama yang menyebabkan kemiskinan. Kelompok rentan seperti perempuan kepala rumah tangga, lansia, dan penyandang disabilitas juga memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kemiskinan.

Pemerintah Kabupaten Lahat telah dan terus berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program dan kebijakan. Strategi yang diterapkan dengan Program Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat. Selain bantuan sosial langsung, pemerintah juga fokus pada program yang memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat miskin dalam jangka panjang. Program bantuan pengembangan ekonomi masyarakat miskin melalui Usaha Peningkatan Ekonomi Keluarga, pengembangan maupun peningkatkan akses pasar dan infrastruktur pendukung bagi UMKM di daerah pedesaan, memberikan pelatihan dan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat yang ingin memulai maupun pengembangan usaha. Efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tepat sasarannya bantuan, mekanisme penyaluran, dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Hal ini membutuhkan ketersediaan informasi terbaru dan akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pengentasan kemiskinan. Dinamika ekonomi yang terus berkembang membutuhkan data ekonomi yang mutakhir, lengkap, dan detail.

Informasi mengenai mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, serta perkembangan ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan ekonomi lingkungan, memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan yang berpotensi menjadi penggerak utama pertumbuhan serta memetakan potensi ekonomi daerah secara lengkap dan terperinci. Ini tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Mei s.d Juli 2026 di seluruh Indonesia. 

Sensus Ekonomi 2026, selain mencatat pelaku usaha yang beroperasi secara permanen, sensus ini juga akan mengakomodasi pelaku usaha musiman, seperti mereka yang hanya beroperasi pada hari raya besar. Ini merupakan langkah inovatif untuk memastikan semua jenis usaha, tanpa kecuali, mendapatkan pengakuan dalam statistik ekonomi. Data hasil Sensus Ekonomi 2026 akan memuat jumlah, distribusi, karakteristik, dan kontribusi setiap sektor ekonomi terhadap perekonomian. Dunia usaha dan investor dapat memanfaatkan data tersebut untuk membaca peluang pasar dan potensi wilayah secara lebih presisi. Koperasi Merah Putih dapat menggunakan data ini sebagai acuan gerakan ekonomi rakyat berbasis desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama. Informasi ini dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan investasi, penguatan UMKM, pengembangan ekonomi digital, hingga penciptaan lapangan kerja baru maupun pembangunan sentra-sentra industri untuk kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Di balik setiap usaha - dari warung kecil hingga industri besar - terdapat kisah perjuangan dan inovasi yang menggerakkan ekonomi bangsa. Partisipasi pelaku usaha tak hanya menyampaikan data, namun ikut menentukan arah masa depan ekonomi Kabupaten Lahat. Karena di balik setiap angka, ada usaha yang tumbuh, dan di balik setiap data, ada harapan yang bisa kita bangun bersama dalam meningkatnya kesejahteraan masyarakat!