Programkan Tekan Angka Kemiskinan

LAPOS, Lahat - Kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu topik bahasan untuk dituntaskan pada tahun 2024. Oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Namun begitu, upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem itu. Memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah.

 

 

 

Kepala Dinas Kominfo Lahat Rud Dharma Setiawan didampingi Sekretaris Kominfo Lahat Nurqutni menjelaskan. Bahwa kemiskinan ekstrem di Kabupaten Lahat pada tahun 2023, mencapai 8,02%.

 

Dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Beberapa startegi diterapkan. Yakni tiga strategi utama yang diusung. Pertama, menurunkan beban pengeluaran. Meningkatkan pendapatan. Terakhir meminimalkan wilayah kantong kemiskinan.

 

 

 

Selain itu, guna mempercepat upaya penghapusan kimiskinan ekstrem ini. Juga dilaksanakan peningkatan kolaborasi dan sinkornisasi program pengentasan kemiskinan ekstrem melalui rapat koordinasi. Dimana program pengentasan kemiskinan disusun berdasarkan Surat Kementrian Dalam Negeri Nomor 400.4.2/9839/Bangda tentang Program, Kegiatan, Sub-kegiatan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Seperti rapat koordinasi yang beberapa kali dipimpin oleh Pj Bupati Lahat Muhammad Farid SSTP diikuti oleh beberapa OPD terkait. Guna melihat sejauh mana dan apa saja program yang dilalukan oleh OPD Pemkab Lahat.

 

 

 

Ditambahkan Kepala Badan Perencana Daerah (Bapeda) Lahat, Feriyansyah Eka Putra ST MM bahwa Pemkab Lahat telah berupaya menekan angka kemiskinan di Kabupaten Lahat. Berbicara kemiskinan memang yang perlu dilakukan ialah menekan pengeluaran dan menambah pendapatan.

 

 

 

"Hal ini telah dilakukan dengan program- program yang telah dijalan. Hasilnya juga ada penurunan kemiskinan. Namun memang, perlu pula mainset dari warga untuk lepas dari kemiskinan tersebut,," ungkapnya.

 

 

 

Dari hasil survei yang dilakukan, masih banyak mainset warga cenderung menerima bantuan intans dari Pemerintah. Sementara bantuan yanh sifatnya stimulus atau rangsangan untuk lebih giat inovatif masih minim.

 

 

 

Selanjutnya, pendataan bantuan dipengaruhi oleh kebijakan politis di desa dan keluarahan. Seperti lebih mengedepankan warga yang merupakan keluarga, kerabat hingga orang- orang terdekat.