Bupati dan DPR Bahas Ekonomi Daerah

KORANLAPOS.COM - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggelar diskusi terbatas secara hybrid dengan Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, membahas kemandirian fiskal daerah dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 135/PUU-XXII/2024, Rabu (20/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Rifqi menyoroti perlunya perbaikan desain dan tata kelola Transfer ke Daerah (TKD) serta akselerasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi pajak maupun non-pajak.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Menurut Rifqi, arah kebijakan RUU BUMD harus selaras dengan prinsip tata kelola korporasi modern serta mencegah praktik inefisiensi.

“Dalam konteks Apkasi, kami mendorong konsep Kabupaten Merdeka Fiskal, di mana daerah mandiri dalam pembiayaan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan belanja dari PAD,” ujarnya.

BACA JUGA:Kapolres Lahat: Polri Siap Jadi Garda Terdepan Jaga Keamanan Masyarakat

BACA JUGA:Audiensi Pengendalian Rabies, Pemkab Lahat Fokuskan pada Kecamatan Rawan

Terkait putusan MK, Rifqi menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada sikap resmi dari Komisi II DPR dan masih menunggu arahan pimpinan. Meski demikian, ia membuka peluang diskusi mengenai perlunya desain Pemilu 2029 yang baru dan terintegrasi, baik melalui kodifikasi maupun Omnibus Law bidang politik yang mencakup UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU MD3.

Sementara itu, Ketua Umum Apkasi, Bursah Zarnubi, mengapresiasi kesediaan Ketua Komisi II DPR untuk berdiskusi dengan para bupati. Ia menekankan pentingnya komunikasi dan konsultasi dalam membahas isu politik, ekonomi, dan pembangunan di daerah.

“Kita ingin mengawal program strategis nasional secara efektif. Namun, apabila ada hal yang mengganggu kapasitas fiskal daerah, hal itu tentu berdampak pada sumber daya kita,” kata Bursah, Bupati Kabupaten Lahat sekaligus Ketum APKASI dilansir di laman resminya.

Di akhir sesi, Bursah mengingatkan para bupati untuk memanfaatkan event Apkasi Otonomi Expo 2025, yang akan digelar pada 28-30 Agustus di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Ia menyebut pameran ini bukan sekadar seremoni, tetapi sebagai momentum untuk menggalang kerja sama antar kabupaten dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.