Isu LKS, Seragam, dan PIP Dibahas dalam Pertemuan Forum Masyarakat Lahat

Reporter: Yani |

Editor: Zaki |

Senin , 21 Jul 2025 - 19:31

Forum Masyarakat Peduli Lahat menggelar mediasi bersama DPRD dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat di ruang rapat DPRD, Senin (21/7/2025), membahas transparansi LKS, seragam sekolah, dana BOS, dan PIP.-Koranlapos.com-zki

isu lks, seragam, dan pip dibahas dalam pertemuan forum masyarakat lahat                            koranlapos.com, lahat – forum masyarakat peduli lahat kembali menggelar mediasi bersama anggota dprd kabupaten lahat dan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud), senin, 21 juli 2025. pertemuan kedua ini merupakan tindak lanjut dari janji sebelumnya untuk mempertemukan forum dengan pihak disdikbud serta perusahaan tambang terkait beberapa persoalan di dunia pendidikan.
dalam forum tersebut, perwakilan forum masyarakat peduli lahat, bambang, menyampaikan empat poin tuntutan utama kepada dinas pendidikan. tuntutan tersebut meliputi persoalan jual beli lembar kerja siswa (lks), pembelian seragam sekolah, transparansi dana bos, dan penyaluran program indonesia pintar (pip).
“sesuai dengan permendikbud nomor 8 tahun 2016, pembelian lks seharusnya didanai melalui dana bos. sedangkan untuk pembelian seragam sekolah, sudah diatur dalam permendikbud nomor 50 tahun 2022,” tegas bambang.
ia juga menyoroti minimnya transparansi pihak sekolah terkait penggunaan dana bos, yang seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada siswa, orang tua, dan guru.
“mengapa hal ini tidak disampaikan secara terbuka? seolah-olah dana bos ini disembunyikan. ini menjadi sorotan kami,” katanya.
baca juga:tingkatkan mutu pendidikan, smpn 1 lahat tanamkan 7 kebiasaan anak indonesia hebat lewat kombel
baca juga:bupati: tantang dunia pendidikan semakin kompleks, perlu peran mitra strategis pgri
bambang juga menyoroti masalah penyaluran pip, yang menurutnya tidak transparan dan tidak merata.
“penerima pip seharusnya diprioritaskan untuk siswa yang benar-benar layak. penyalurannya harus terbuka agar tidak menimbulkan kecemburuan,” lanjutnya.
diknas tanggapi: ada surat edaran larangan lks
menanggapi hal itu, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten lahat, niel adrin, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran larangan pembelian lks yang dikeluarkan pada 20 juni 2025.
“sudah kami sampaikan dalam surat edaran resmi. lks tidak boleh diperjualbelikan karena pembiayaannya sudah termasuk dalam dana bos, tapi itu untuk buku pelajaran, bukan lks,” ujarnya.
mengenai seragam sekolah, niel menegaskan bahwa pihak dinas tidak mewajibkan sekolah menjual seragam.
“kami serahkan kepada kebijakan masing-masing sekolah. biasanya sekolah hanya menyamakan desain agar siswa tetap seragam, namun tidak diwajibkan membeli di tempat tertentu,” jelasnya.
soal pip dan dana bos
terkait program indonesia pintar, niel menyebut bahwa mekanisme pengusulan sudah diatur melalui sistem dapodik, dengan syarat seperti kartu pkh, surat keterangan miskin, atau kondisi khusus seperti anak yatim, korban bencana, dan anak dari narapidana.
“semua berdasarkan data dan mekanisme dari pusat, kami hanya mengusulkan. penyalurannya juga tergantung sistem,” tambahnya.
pihak disdikbud juga menyampaikan bahwa isu-isu yang berkembang soal pungutan akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal lintas instansi.
“kami sudah membahas lks. untuk seragam, akan dirapatkan kembali. yang pasti, pembelian tidak boleh dipaksakan,” tegasnya.
dprd minta semua pihak saling menghargai
wakil ketua ii dprd lahat, gaharu se, mm, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah. ia menekankan pentingnya saling menghargai dan mencari solusi demi kemajuan pendidikan di kabupaten lahat.
“apa pun tuntutan dari masyarakat harus kita dengarkan. tujuan kita sama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan di daerah,” katanya.
ia juga menyampaikan bahwa pemerintah di semua tingkatan telah berusaha mempermudah akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat tidak mampu.
“negara sudah memberi banyak kemudahan. tinggal bagaimana implementasinya di lapangan agar anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa mendapat hak pendidikan yang setara,” tutup gaharu.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Koran Lahat Pos Edisi Selasa 22 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan