Wabup Widia : Perusahaan Tambang Wajib Peduli Pendidikan dan Kesehatan Lokal

Reporter: Tiara |

Editor: Zaki |

Jumat , 09 May 2025 - 17:07

Wakil Bupati Lahat, Widia Ningsih SH MH.--

"Walaupun dia tidak mau menghadiri kegiatan-kegiatan di sekolah, tapi tetap dana itu akan dikalkulasikan di pemerintah Kepaten Lahat," jelasnya.

Untuk memastikan dana PPM dari perusahaan tambang dapat dimanfaatkan secara optimal, Pemerintah Kabupaten Lahat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPM.

"Kita sudah bentuk Satgas, namanya Satgas PPM, untuk mengambil beberapa program dari perusahaan,” tuturnya.

Widia, menunjukkan keseriusan Pemkab dalam mengelola kontribusi perusahaan tambang demi kemajuan masyarakat Lahat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. (Tiara)

wabup widia : perusahaan tambang wajib peduli pendidikan dan kesehatan lokal                            lahat pos - wakil bupati kabupaten lahat, widia ningsih sh mh menegaskan kewajiban perusahaan pertambangan yang beroperasi di sekitar wilayah kabupaten lahat untuk memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat setempat. 
 
widia menekankan, pentingnya keterlibatan perusahaan tambang dalam berbagai kegiatan pendidikan, seperti acara perpisahan sekolah tingkat sma dan smp. 
 
"jadi kalau misalnya ada perpisahan sma, smp maupun yang lain-lain, itu wajib diikutkan tambang. biar dia tahu infrastruktur di sekolah-sekolah, biar dia tahu keadaan sekolah tersebut," ujarnya, jum’at (9/5/2025).
 
keterlibatan ini diharapkan dapat membuka mata perusahaan terhadap kondisi riil infrastruktur dan kebutuhan sekolah di sekitar area operasional mereka. dengan memahami kondisi tersebut, perusahaan diharapkan dapat menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (csr) maupun dana program pengembangan masyarakat (ppm) secara lebih tepat sasaran. 
 
widia menjelaskan bahwa, dana ppm merupakan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan untuk mendukung enam pilar pembangunan, termasuk pendidikan dan kesehatan.
lebih lanjut, ia menyayangkan adanya indikasi perusahaan tambang yang enggan melihat langsung kondisi sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan. 
 
"kalau ternyata mereka tidak mau datang ke sini, untuk melihat kondisi sekolah-sekolah yang bisa dibangun, tapi ternyata mereka tidak mau datang. kita harus terima dengan lapang dada, tapi ada beberapa hal memang perusahaan itu berkewajiban," tegasnya.
 
widia akan memastikan bahwa, ketidak hadiran perusahaan dalam kegiatan sekolah tidak akan menghilangkan kewajiban mereka dalam menyalurkan dana csr dan ppm. 
 
"walaupun dia tidak mau menghadiri kegiatan-kegiatan di sekolah, tapi tetap dana itu akan dikalkulasikan di pemerintah kepaten lahat," jelasnya.
 
untuk memastikan dana ppm dari perusahaan tambang dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah kabupaten lahat telah membentuk satuan tugas (satgas) ppm. 
 
"kita sudah bentuk satgas, namanya satgas ppm, untuk mengambil beberapa program dari perusahaan,” tuturnya.
 
widia, menunjukkan keseriusan pemkab dalam mengelola kontribusi perusahaan tambang demi kemajuan masyarakat lahat, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. (tiara)