Pembahasan Pengadaan Lahan Publik Berlanjut, Bupati : Perlu Komitmen PT Artha Prigel

Reporter: Zaki |

Editor: Zaki |

Minggu , 23 Mar 2025 - 19:43

Bupati Kabupaten Lahat Bursah Zarnubi sampaikan arahan dalam rapat di Oproom Pemkab Lahat, Minggu 23 Maret 2025.-Koranlapos.com-

Lahat Pos - Eksekutif, legislatif dan PT Arta Prigel serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lahat bertemu dalam rapat pembahasan lanjutan pengadaan lahan yang sempat diwacanakan sebagai lokasi pembangunan perkantoran baru Pemkab Lahat di Kecamatan Lahat Selatan.

Rapat berlangsung di Oproom Pemkab Lahat, Minggu 23 Maret 2025 dengan pembahasan yang berlangsung cukup serius. Dihadiri Unsur Pimpinan DPRD Lahat dan Komisi I serta Komisi II DPRD Lahat serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Managemen PT Arta Prigel, Yulius mengatakan untuk pengadaan lahan perkantoran Pemkab Lahat ini dulunya disetujui dan kini sudah berakhir di tanggal 31 Desember 2023. Pihaknya dari managemen tetap komitmen dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Lahat jika ini urgen.

"Jadi areal PT Artha Prigel ini masuk pada Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 15 dan diwacanakan dengan luas 89,7 hektar. Namun benar disampaikan itu tidak tercantum tanah, hanya tercantum tanam tumbuh saja. Tapi apa yang disampaikan pemerintah daerah kami perusahaan siap ikut dan disampaikan kepada pimpinan tertinggi kami," bebernya.

Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM mengatakan bahwa legislatif mempunyai peran penting dalam pengadaan lahan ini yaitu sebagai fungsi perencanaan, penganggaran dan pengawasan.

Kata Fitrizal, soal pengadaan lahan ini harus dilakukan secara cermat. Terkait berakhirnya persetujuannya itu bisa dilakukan pembaharuan. Selain itu untuk melanjutkan ini harus melalui akte notaris.

"Kami DPRD mendukung penuh terkait pengadaan lahan ini terutama untuk kepentingan umum. Apalagi berkaitan tentang pendidikan dalam mensukseskan program Presiden RI yakni Asta Cita ke 4 untuk menciptakan Sumber Daya Unggul, Sains dan Teknologi," jelasnya.

pembahasan pengadaan lahan publik berlanjut, bupati : perlu komitmen pt artha prigel                            lahat pos - eksekutif, legislatif dan pt arta prigel serta badan pertanahan nasional (bpn) lahat bertemu dalam rapat pembahasan lanjutan pengadaan lahan yang sempat diwacanakan sebagai lokasi pembangunan perkantoran baru pemkab lahat di kecamatan lahat selatan. 
 
rapat berlangsung di oproom pemkab lahat, minggu 23 maret 2025 dengan pembahasan yang berlangsung cukup serius. dihadiri unsur pimpinan dprd lahat dan komisi i serta komisi ii dprd lahat serta organisasi perangkat daerah (opd). 
 
managemen pt arta prigel, yulius mengatakan untuk pengadaan lahan perkantoran pemkab lahat ini dulunya disetujui dan kini sudah berakhir di tanggal 31 desember 2023. pihaknya dari managemen tetap komitmen dengan pemerintah daerah (pemda) lahat jika ini urgen.
 
"jadi areal pt artha prigel ini masuk pada hak guna usaha (hgu) nomor 15 dan diwacanakan dengan luas 89,7 hektar. namun benar disampaikan itu tidak tercantum tanah, hanya tercantum tanam tumbuh saja. tapi apa yang disampaikan pemerintah daerah kami perusahaan siap ikut dan disampaikan kepada pimpinan tertinggi kami," bebernya. 
 
ketua dprd lahat fitrizal homizi st msi mm mengatakan bahwa legislatif mempunyai peran penting dalam pengadaan lahan ini yaitu sebagai fungsi perencanaan, penganggaran dan pengawasan. 
 
kata fitrizal, soal pengadaan lahan ini harus dilakukan secara cermat. terkait berakhirnya persetujuannya itu bisa dilakukan pembaharuan. selain itu untuk melanjutkan ini harus melalui akte notaris. 
 
"kami dprd mendukung penuh terkait pengadaan lahan ini terutama untuk kepentingan umum. apalagi berkaitan tentang pendidikan dalam mensukseskan program presiden ri yakni asta cita ke 4 untuk menciptakan sumber daya unggul, sains dan teknologi," jelasnya. 
 
sambungnya, artinya membutuhkan pembangunan sekolah unggulan dan sekolah rakyat tindaklanjut arahan presiden ri kepada bupati kabupaten lahat untuk mensukseskan program ini. 
 
fitrizal mengatakan bahwa perencanaan awal di lahan pt arta prigel yakni pembangunan perkantoran pemkab lahat seluas 110 hektar. hingga ditelusuri mencapai 89 hektar. 
 
"baiknya 89 hektar tetap wacana komplek perkantoran, kemudian kita minta lagi 50 hektar untuk lahan sekolah unggulan dan sekolah rakyat. totalnya 139 hektar," tuturnya saat rapat. 
 
dijelaskannya, bahwa setiap lahan yang berada di hak guna usaha (hgu) wajib menfasilitasi kepentingan umum. hal ini sesuai pp 18 tahun 2021 pasal 27 huruf k. berbunyi : bahwa setiap pemegang hgu wajib melepas hak atas tanah baik sebagian atau seluruh demi pembangunan guna kepentingan umum. 
 
"jadi karena ini kepentingan umum dan nasional, maka wajib kita mensuseskannya," jelas fitrizal. 
 
kepala badan pertanahan nasional (bpn) lahat rizal mengatakan bahwa perlu penunjukkan kantor jasa penilai publik (kjpp) salah satu syarat pengadaan tanah. fungsinya menilai harga tanah dan budidaya. 
 
"kalau tidak terpenuhi dan ada hasilnya, maka tak tertera. untuk siapa penunjukan itu aturannya ke kita (bpn) yang menetapkan sk, boleh penunjukan dari pemda lahat dan ketersedian bisa dipenuhi setelah ada data hibah," ujarnya. 
 
bupati kabupaten lahat bursah zarnubi mengajak pihak pt arta prigel mempertimbangkan usulan ini. apalagi membagi sedikit keuntungan untuk kepentingan proyek nasional. 
 
"saya rasa tidak akan rugi. jadi ini perlu sebuah komitmen pt artha prigel secara total untuk membantu negara dari sudut kepentingan pendidikan. inilah saatnya perusahaan memiliki tanggungjawab untuk pengembangan di sektor ini," ujarnya.
seraya mengatakan tanggungjawab ini baiknya mesti hibah lahan mutlak 100 persen untuk kepentingan proyek nasional ini. "sampaikan kepada pimpinan perusahaan, kita tunggu hasilnya pekan depan," tutupnya. (*)