Data Harus Tepat Sasaran, Tidak Awur-awuran

Reporter: Tiara |

Editor: Zaki |

Rabu , 12 Mar 2025 - 21:44

Foto :Tiara/Lapos Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih SH MH saat menghadiri rapat.--

Peran BPS dalam hal ini hanya menyampaikan materi pada pelatihan petugas DTSEN.

Wakil Bupati Kabupaten Lahat Widia Ningsih SH MH mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah untuk menyatukan data, sebagai bentuk persasaran percepatan untuk hak-hak kemiskinan ekstrim, terutama di kawasan Lahat.

“Jadi kita ada keinginan, yang harus di implementasikan salah satunya menekan langkah kemiskinan di Kabupaten Lahat,” ujarannya, Rabu (12/3/2025).

Sambungnya, untuk melihat keadaan sosial ekonomi di suatu daerah, khususnya masyarakat di daerah Lahat harus dikeluarkan impres, yang memberitahu seluruh Indonesia harus membutuhkan data tunggal.

“Saya berterima kasih dengan pak Prabowo, telah mengeluarkan impres bahwa harus memiliki data tunggal, sehingga data itu tidak awur-awuran / tidak tepat sasaran,” tuturnya.

Jadi khususnya untuk pendampingan PKH, semoga tidak ada intervensi dari pihak lain.

“Jadi diminta yang mendata nanti harus tepat sasaran. Untuk melihat angka yang akurat dan fakta, yang jelas di Kabupaten Lahat ini,” tegasnya.

DTSEN menjadi satu-satunya data, yang akan digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat yang diharapkan dapat mengubah wajah Kabupaten Lahat menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.

data harus tepat sasaran, tidak awur-awuran                             
 
lahat pos - wakil bupati widia ningsih sh mh hadiri rapat pelaksanaan gc dtsen (data tunggal sosial ekonomi nasional) di gedung pertemuan pemkab lahat.
 
dalam rapat tersebut, membahas tentang kegiatan dtsen diantaranya pencanangan groundcheck (gc) dtsen, informasi pelatihan pendamping pkh dan hal lainnya terkait dtsen.
 
dtsen adalah basis data tunggal individu dan/atau keluarga yang memuat kondisi sosial ekonomi penduduk indonesia dan telah dipadankan dengan data kependudukan. 
 
kegiatan pemutakhiran data  bakal dilakukan melalui groundchecking, pendamping program keluarga harapan (pkh). 
 
nantinya memverifikasi data individu dengan instrumen seperti regsosek. 
 
sebelum melakukan gc, pendamping pkh akan mendapat pelatihan pengisian instrumen bersama bps dengan menggunakan aplikasi siksma. 
 
peran bps dalam hal ini hanya menyampaikan materi pada pelatihan petugas dtsen. 
 
wakil bupati kabupaten lahat widia ningsih sh mh mengatakan, pemerintah telah mengambil langkah untuk menyatukan data, sebagai bentuk persasaran percepatan untuk hak-hak kemiskinan ekstrim, terutama di kawasan lahat.
 
“jadi kita ada keinginan, yang harus di implementasikan salah satunya menekan langkah kemiskinan di kabupaten lahat,” ujarannya, rabu (12/3/2025).
 
sambungnya, untuk melihat keadaan sosial ekonomi di suatu daerah, khususnya masyarakat di daerah lahat harus dikeluarkan impres, yang memberitahu seluruh indonesia harus membutuhkan data tunggal.
 
“saya berterima kasih dengan pak prabowo, telah mengeluarkan impres bahwa harus memiliki data tunggal, sehingga data itu tidak awur-awuran / tidak tepat sasaran,” tuturnya.
 
jadi  khususnya untuk pendampingan pkh, semoga tidak ada intervensi dari pihak lain.
 
“jadi diminta yang mendata nanti harus tepat sasaran. untuk melihat angka yang akurat dan fakta, yang jelas di kabupaten lahat ini,” tegasnya.
 
dtsen menjadi satu-satunya data, yang akan digunakan oleh pemerintah kabupaten lahat yang diharapkan dapat mengubah wajah kabupaten lahat menjadi daerah yang mandiri dan sejahtera.
 
“menata kota, membangun desa, merupakan komitmen untuk meningkatkan pembangunan di kabupaten lahat. rekonstruksi sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, dimulai dari data yang tepat sasaran,” tutupnya.(tiara)