Koranlapos.com – Ketua DPRD Lahat Fitrizal Homizi ST MSi MM meminta kepada Fraksi Demokrat Lahat untuk lebih kritis menjalankan fungsinya di parlemen terutama terhadap isue-isue yang berkembang di Kabupaten Lahat.
“Contohnya isue Eksodus perpindahan kependudukan dari Kabupaten Empat Lawang ke Lahat. Itu harus dipertanyakan, kaitannya dalam rangka apa. Termasuk Disdukcapil Lahat perlakuannya harus sama dengan lainnya, jangan ada yang namanya jalur VIP,” kata Fitrizal.
Katanya, selain itu saran untuk lebih kritis kepada Fraksi Demokrat yaitu menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena prinsipnya DPRD ini adalah untuk kepentingan masyarakat dan merupakan mitra sejajar dengan bupati yang membedakan fungsinya.
“Sebelumnya telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Peduli Masyarakat serta menurut dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialihkan ke anggaran Job Fit ataupun assesmen itu merupakan kategori belum mendesak. Karenanya harus ditinjau kembali untuk dianggarakan pada APBD Perubahan, bukannya menggeser anggaran BTT ini,” kata Fitrizal.
Dikatakannya, bila akan menggeser anggaran BTT yang bukan untuk tanggap darurat atau kebutuhan mendesak, maka mekanisme pergeseran sama APBD perubahan. “Jadi wajib dibahas bersama dan mendapatkan persetujuan DPRD. Karena itu disarankan anggaran Job Fit untuk ditinjau ulang dan dianggarkan pada APBD perubahan,” ujarnya. (zki)