KORANLAPOS.COM - Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menunjukkan dominasinya dalam pengelolaan ekonomi daerah yang inklusif. Pemerintah Provinsi Sumsel berhasil meraih TPAKD Award 2025 sebagai provinsi terbaik tingkat regional Sumatera, yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI dalam ajang bergengsi nasional.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, kepada Gubernur Sumsel H. Herman Deru, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Drs H Edward Candra MH pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2025, Jumat (10/10/2025) di Jakarta.
Capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai program unggulan di bawah kepemimpinan Gubernur Herman Deru telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses keuangan masyarakat, terutama di sektor ekonomi rakyat. Program seperti Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), Seratus Ribu Sultan Muda, serta Program 1 Pelajar 1 Rekening menjadi motor penggerak utama dalam menciptakan kemandirian finansial masyarakat Sumsel.
BACA JUGA:Pemkab Empat Lawang Gelar Jumat Bersih di Pasar Pulau Emas, Dipimpin Langsung oleh Wabup A Rifai
BACA JUGA:Manfaat Air Ketumbar Untuk Kesehatan, Baik Bagi Penderita Diabetes
Sekda Sumsel, Edward Candra, usai menerima penghargaan, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama membangun sistem keuangan inklusif di daerah. “Ini menunjukkan kolaborasi yang kuat antara Pemprov Sumsel, OJK Sumsel, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong percepatan akses keuangan daerah,” ujarnya.
Edward menjelaskan, keberhasilan ini tak lepas dari konsistensi Pemprov Sumsel dalam menumbuhkan inklusi keuangan, salah satunya melalui peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM. Program tersebut disebut menjadi penopang ekonomi masyarakat akar rumput.
Sementara itu, Rakornas TPAKD 2025 mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, serta dirangkaikan dengan peluncuran roadmap TPAKD 2026–2030 yang menjadi arah kebijakan baru bagi seluruh daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya peran TPAKD dalam memperkuat inklusi keuangan. Menurutnya, agenda ini sejalan dengan fokus global yang kini juga menjadi perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Airlangga berharap agar TPAKD di seluruh daerah terus berperan aktif dalam mendukung program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), serta perluasan energi bersih di desa-desa. “Semua ini merupakan langkah menuju kemandirian energi nasional sekaligus pemberdayaan ekonomi rakyat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung pentingnya akses keuangan syariah bagi masyarakat, karena model ini dinilai relevan dengan kebutuhan UMKM di berbagai daerah. “Literasi keuangan berbasis syariah penting untuk memperluas akses modal bagi pelaku usaha kecil,” tambahnya.
Berdasarkan hasil survei nasional, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 92,74 persen, namun tingkat literasinya masih relatif rendah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk terus melakukan edukasi keuangan melalui berbagai inisiatif TPAKD di daerah.
Airlangga menutup dengan apresiasi bagi seluruh pemerintah daerah yang aktif membentuk TPAKD. Ia menegaskan, keberadaan lembaga ini bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana penting untuk memutus mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap rentenir.
Keberhasilan Sumsel meraih TPAKD Award 2025 menjadi simbol bahwa kerja nyata, kolaborasi lintas sektor, dan kepemimpinan yang visioner dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan tangguh di tingkat daerah.